Tebo, Hearing Komisi 2 DPRD Kabupaten Tebo dengan Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit terkait Rendah nya Harga Sawit dan Pembatasan Pabrik menerima TBS dari petani, hari ini (Tgl 20/6/2022) memanas.
Kemarahan wakil rakyat ini terkait tidak hadirnya manajer Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam Hearing tersebut.
Wakil rakyat menilai pemerintah dan perusahaan tidak serius menangani permasalahan ini
"Ini menyangkut kepentingan masyarakat, seharusnya yang hadir disini adalah pemangku kebijakan minimal manejer Pabrik, sehingga dapat mengambil kebijakan" Ujar Wakil Ketua II DPRD kabupaten Tebo syamsu rizal, SE
Hal yang sama disuarakan anggota DPRD
"Mohon rapat ini ditunda, percuma saja rapat diteruskan, kalau yang hadir bukan pengambil kebijakan" Ujar Karno anggota DPRD dari Partai Gerindra
Setelah mendengarkan kekecewaan dari anggota komisi II akhirnya Ketua DPRD menunda Rapat
"Kita sepakat menunda rapat ini, dan diminta kepada Dinas BunNakan Kabupaten Tebo untuk menghadirkan ke 7 manejer Pabrik ditambah manejer PTPN 6 Rimbo satu" Ujar Ketua DPRD Tebo Mazlan, S. Kom
Untuk diketahui, dari 7 Pabrik Kelapa Sawit yang beroperasi di Tebo hanya dihadiri 2 perusahaan
"Yang hadir hanya HUMAS, bukan pemangku kebijakan" Protes Warno anggota Komisi II kabupaten Tebo
Ketua DPRD meminta besok semuanya hadir
" Besok kepada Dinas BunNakan Tebo, untuk menghadirkan 7 Manajer PKS dan PTPN 6" Tutup Ketua DPRD kabupaten Tebo
Secara terpisah wakil ketua DPRD Syamsu rizal saat dihubungi awak media menjelaskan sebab penundaan rapat
"Yang kita bahas ini kepentingan masyarakat Tebo, Mengingat masyarakat Tebo diseluruh kecamatan menjerit, buah tidak bisa dijual, baik ke loading maupun Pabrik, tidak bisa menerima TBS, ini yang akan kita bahas, makanya besok akan kita hadir kan semua" Pungkas wakil ketua DPRD kabupaten Tebo Syamsu Rizal
Red
Posting Komentar