Tebo, Petani Kelapa sawit resah karena TBS panen petani tidak diterima loading dan Pabrik, dan apanya antrian truk sawit yang sudah beberapa hari namun belum juga di bongkar.
Ini membuat masyarakat resah, DPRD Kabupaten Tebo selalu wakil rakyat berusaha mengurai permasalahan mulai dari Pabrik Kelapa sawit sampai pengangkutan dan proses ekspor.
DPRD kabupaten Tebo hari ini mengadakan pertemuan lintas Fraksi dengan manajemen Kelapa Sawit (PKS) hari ini selasa (Tgl 21/6/2022) di ruang Rapat DPRD kabupaten Tebo.
Sesuai dengan kesepakatan kemarin, Dinas BunNakan kabupaten Tebo menghadirkan 8 PKS yang ada di Kabupaten Tebo yakni PT. SKU, PT. Surya Sumber Sawit Abadi, PT. TPIL, PT. Tebo Indah, PT. SMS, PT. Ragunas Agri Utama, PT. Persada Harapan Kahuripan, PTPN 6,
Setelah tertunda kemarin, hari semua manejer perusahaan. Hari ini hadir.
Acara pertemuan dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Tebo Mazlan, S Kom, ME, , diikuti pengarahan oleh wakil ketua DPRD Syamsu rizal SE, M.Si dan alviandri AB
Perusahaan menyampaikan kondisi Pabrik meliputi Kapasitas Produksi, kapasitas penerimaan TBS, Produksi CPO, kapasitas penyimpanan CPO, kondisi pengangkutan ke talang duku, dan kondisi pengiriman CPO
Umumnya semua permasalahanyang dialami PKS yakni terhambat nya pengambilan CPO oleh Buyer di pelabuhan talang Duku, sehingga tengki penampungan CPO di talang Duku sudah penuh sehingga mobil tengki tidak bisa membongkar CPO, akibatnya distribusi terganggu
" Akibat terhambatnya pengambilan oleh buyer, kami tidak bisa mengirim lagi CPO, sehingga CPO menumpuk di Tengki penampungan, bila masih terhambat, maka 4 hari kedepan makan tengki kami akan penuh sehingga kami tidak lagi bisa lagi berproduksi, kami akan menyetop pembelian TBS " Ujar manajer PT. TPIL
Hal yang sama disampaikan PKS yang lain
Setelah diskusi yang alot, maka DPRD kabupaten Tebo dan Perusahaan PKS menyepakati 5 hal
Hasil pertemuan sebagai berikut;
1. Seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di kabupaten Tebo harus segera menyampaikan laporan data Stroge CPO, Karmel dan permasalahannya ke DPRD Kabupaten Tebo melalui Dinas BunNakan kabupaten Tebo selama 2 hari paling Lambat hari Kamis tanggal 23 Juni 2022
2. Seluruh PKS yang ada di kabupaten Tebo harus mampu secara optimal menampung TBS plasma/masyarakat dan harga TBS menyesuaikan dengan yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
3. PT. SMS harus meninjau kembali, penerimaan 20 persen untuk TBS dari luar Kabupaten Tebo dan memprioritaskan penerimaan 80 persen TBS masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo
4. Seluruh PKS yang ada di Kabupaten Tebo diwajibkan menyediakan dan penambahan tengki penampungan CPO sesuai kapasitas pengolahan TBS di pabriknya masing-masing yang ramah lingkungan
5. PKS di kabupaten Tebo yang mengalami permasalahan yang sama yaitu kapasitas penampungan CPO PKS dan Tangki penampungan CPO di pelabuhan Talang Duku Provinsi Jambi mengalami kendala dan over kapasitas sehingga pengiriman CPO tidak berjalan secara normal
Hasil pertemuan ini dituangkan dalam berita acara
"Nanti nya permasalahan ini akan kita sampai kan langsung kepada Gubernur, untuk diteruskan ke kementerian" Ujar Ketua DPRD kabupaten Tebo Mazlan
PKS
Pertemuan ini bertujuan mencari solusi agar TBS yang di produksi petani bisa di tampung oleh PKS
"70 persen masyarakat kita petani sawit, bila TBS nya tidak laku maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat, untuk itu kita duduk bersama agar permasalahan ini bisa terurai, sehingga distribusi sawit ini kembali normal" Pungkas ketua DPRD Tebo
Red
Posting Komentar